Semarang, 9 Mei 2024-Bioenergi kayu adalah salah satu sumber energi yang didorong pemerintah sebagai solusi transisi energi. Ia digadang-gadang bersifat terbarukan, netral karbon untuk melawan perubahan iklim, dan bahkan mendukung ekonomi kerakyatan. Namun klaim ini banyak ditentang, baik dari segi netralitas karbon, klaim ekonomi kerakyatan, hingga dampak deforestasi.

Bioenergi kayu dimanfaatkan baik dengan cara membakar kayu sendirian di PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) atau sebagai bahan oplosan batubara di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batubara dalam proses yang disebut co-firing.

Dalam peta jalan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indonesia punya target ambisius untuk tidak hanya memberlakukan co-firing hingga 10% di 52 PLTU, tapi juga co-firing 30% di seluruh PLTU baru. Persentase 10% saja membutuhkan 10,2 juta ton biomassa, apalagi bauran yang lebih besar. Target tersebut berbanding terbalik dengan implementasinya, dimana rata-rata implementasi di 44 co-firing hanya mencapai angka 1,17%, dan suplai biomassa yang tercapai baru di angka 1 juta ton. Sementara per 2023 saja, sudah terdapat 106 PLTBm di seluruh Indonesia. Mengindikasikan dibutuhkan lebih banyak suplai biomassa untuk dibakar di pembangkit.

Masalahnya, kebutuhan kayu untuk program ini akan menimbulkan masalah besar. Dalam kajian Trend Asia, akan dibutuhkan lahan seluas hingga 2,33 juta hektare atau 35 kali luas Jakarta untuk disulap menjadi kebun kayu1 hanya untuk menggantikan 10% batubara di PLTU co-firing. Hal ini akan memicu ancaman deforestasi seluas 1 juta hektare, dan berpotensi menimbulkan konflik lahan.

Lagipula, signifikansi bioenergi kayu untuk melawan perubahan iklim juga dipertanyakan. Kajian Trend Asia menemukan bahwa ada net emisi 26,48 juta ton emisi karbon dari pembukaan lahan hutan alam. Angka ini belum termasuk emisi karbon 17,8 juta ton dari pembakaran 10% kayu di 52 PLTU Indonesia. Klaim netral karbon digunakan oleh PLTU untuk greenwashing, tampil hijau dan mendongkrak bauran energi terbarukan.. Namun turut menunda pemensiunan, terutama PLTU berumur tua yang masuk program co-firing.

Pulau Jawa sendiri memiliki 16 PLTU yang masuk program co-firing, yang implikasinya kawasan hutan Jawa ditargetkan menjadi salah satu sumber pengembangan biomassa kayu untuk program bioenergi. Sejak 2019, PLN bekerja sama dengan Perhutani untuk penyediaan suplai biomassa bagi PLTU co-firing di Pulau Jawa. Perhutani dengan PLN 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan terminologi Hutan Tanaman Energi bersepakat bahwa 70 ribu hektare lahan Perhutani akan ditanami tanaman energi gamal dan kaliandra di 17 KPH dan 3 Divisi Regional Perhutani. Di Pulau Jawa, Jawa Tengah memiliki wilayah terluas untuk pengembangan tanaman energi.

Jawa Tengah memiliki 3 PLTU co-firing, yaitu PLTU Adipala, PLTU Rembang, dan PLTU Tanjung Jati B. Setidaknya dibutuhkan 2,87 juta ton pelet kayu per tahun untuk suplai ke biomassa ke 3 PLTU tersebut. Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah mengalokasikan 7 wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) untuk mengembangkan tanaman energi, yaitu Blora, Cepu, Mantingan, Pati, Purwodadi, Semarang, dan Telawa. Tahun 2024, ditargetkan 24,2 ribu hektare wilayah Perhutani di Jawa Tengah akan dialokasikan mengembangkan tanaman energi.

Perhutani mengklaim bahwa mereka menyasar pemanfaatan “lahan kritis”, yaitu lahan yang dipandang kurang produktif. Namun terminologi lahan kritis kerap dijadikan justifikasi atas perampasan lahan, pembalakan, dan represi terhadap warga di tapak, seperti terjadi di Grobogan dan Bojonegoro. Argumen ekonomi kerakyatan yang digaungkan pemerintah menjadi kosong ketika dalam rekam jejaknya, ekspansi lahan Perhutani kerap berujung konflik hingga kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat.

1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan terminologi Hutan Tanaman Energi

Ruang Kutipan

“Pemanfaatan biomassa kayu yang diklaim sebagai energi terbarukan adalah greenwashing yang menyesatkan oleh Pemerintah. Sumber energi biomassa berasal dari tanaman, bukan lantas menjadikannya terbarukan, karena pengembangannya berpotensi menyebabkan perampasan lahan dan persaingan dengan lahan pangan. Belum lagi dibutuhkan intensifikasi dalam skala besar seperti pupuk dan pestisida. Pemanfaatannya dengan cara dibakar mengindikasikan kita belum bisa lepas dari cara-cara lama dalam memproduksi energi. Sudah seharusnya kita mengeluarkan biomassa dari daftar energi terbarukan, dan beralih ke energi terbarukan sebenarnya. Tranformasi energi dengan tidak lagi membakar, dan memperhatikan aspek berkeadilan.” Amalya Reza – Trend Asia

“Krisis sosial ekologi yang terjadi di Jawa Tengah dan selama ini menerpa utara Jawa, kini mulai merambat ke bagian Selatan, diperparah dengan hadirnya tanaman energi. Di utara, kehadiran PLTU telah menyengsarakan dan merampas perekonomian nelayan. Kini, daerah hulu alias selatan juga berpotensi mengalami hal serupa. Selama ini warga sudah memiliki sejarah berhadap-hadapan dengan badan usaha milik negara, seperti Perhutani dan PTPN terkait akses terhadap lahan untuk bertani, dimana konflik beberapa kali meletus. Pengembangan tanaman energi akan memperparah dan memperuncing konflik dengan warga, belum lagi ancaman warga hanya akan menjadi buruh di lahan-lahan yang selama ini bisa mereka kelola. Jelas ini akan memperparah krisis sosial ekologi di Jawa Tengah.” Cornel Gea – LBH Semarang

“Sajogyo Institute melakukan riset di 3 lokasi untuk melihat bagaimana implikasi tanaman energi terhadap corak produksi petani di Jawa. Riset yang kami lakukan di Grobogan, Jawa Tengah, memperlihatkan bahwa tanaman energi ditanam di lahan yang sedang diproses oleh masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak milik. Kehadiran tanaman energi justru menjegal perjuangan redistribusi lahan kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lahan garapan, serta mengabaikan hak-hak yang melekat dalam sistem tenurial masyarakat. Dan justru semakin mengukuhkan “hutan politik” alias monopoli kawasan hutan Jawa oleh Perhutani. Konflik agraria akibat kehadiran tanaman energi ini ibaratnya seperti bom waktu yang siap meledak.” Maksum Syam – Sajogyo Institute

Foto: Melvinas Priananda/Trend Asia