tirto.id-Angin segar sempat berembus ketika Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam gelaran Indonesia Investment Forum (IIF) 2021 yang digelar KBRI London secara daring, mengungkapkan bahwa Indonesia secara bertahap akan menghentikan operasional pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Selanjutnya, Indonesia mulai fokus mengembangkan pembangkit dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). “Indonesia punya potensi besar di bidang energi terbarukan karena sekarang ini kelihatannya fossil energy itu sudah menjadi musuh bersama. Secara bertahap pemerintah Indonesia juga akan mempensiunkan powerplant batu bara,” ucap Luhut.
Beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain moratorium PLTU baru setelah 2025, selain juga menghentikan belasan PLTU yang pembangunannya mangkrak. Soal moratorium ini diatur secara rinci oleh PLN dan Kementerian ESDM. Garis besarnya, penggunaan dan pemanfaatan PLTU berbahan batu bara bakal berhenti pada 2055, berganti energi terbarukan, dengan total kapasitas yang dipensiunkan sebesar 50,1 gigawatt.
Meski begitu, masalah tak serta merta berhenti.
Pemerintah boleh saja berambisi demikian. Namun, belasan proyek PLTU yang dihentikan pembangunannya tersebut, misalnya, jumlah kapasitasnya tak sampai 200 megawatt. Kemudian, sampai sekarang tercatat ada kurang lebih 6.000 MW proyek PLTU batubara yang masih berada dalam fase perencanaan dan kontrak.
Apabila PLN tetap bersikeras menuntaskan pembangunan PLTU tersebut bersamaan dengan proyek PLTU yang telah mencapai fase pendanaan dan konstruksi, maka secara total pada 2023 bakal terdapat tambahan kapasitas PLTU baru sebesar 16.000 hingga 17.000 megawatt.
“Kalau dipaksakan, ada sekitar 107 juta ton emisi karbon yang dihasilkan setiap tahun. Dengan usia operasi PLTU yang rata-rata berada di angka 35 sampai 40 tahun, Indonesia berarti akan tetap mengoperasikan PLTU secara masif hingga 2060 dan 2065,” papar Andri Prasetyo, peneliti Trend Asia, organisasi sipil yang fokus pada isu lingkungan.