Koalisi lembaga masyarakat sipil menyebut sejumlah nama baru yang mereka tuding akan menikmati keuntungan dari proyek pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur.

Kedekatan para pemegang konsesi lahan dengan lingkaran pejabat pemerintahan dinilai memberi ruang negosiasi yang besar kepada mereka, ketimbang penduduk setempat, termasuk komunitas adat yang terancam tergusur.

Laporan bertajuk ‘Ibu kota baru buat siapa?’ ini dipublikasikan tepat pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur, Selasa (17/12). Di provinsi itu Jokowi dijadwalkan bertemu perwakilan masyarakat adat dan meresmikan tol Balikpapan-Samarinda yang diklaim akan menjadi penunjang keberadaan ibu kota baru di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser serta Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Satu dari beberapa nama yang disebut adalah Yusril Ihza Mahendra. Sebagai pemilik saham di perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah calon ibu kota negara baru, Yusril dan korporasinya dituding bakal mendapat keuntungan ekonomis dan politis.

LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Trend Asia, dan Forest Watch Indonesia menuding Yusril memiliki daya tawar kepada pemerintah karena ketua umum Partai Bulan Bintang itu merupakan ketua tim pengacara Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam sengketa pemilihan presiden 2019.

Namun Yusril berkata kepada BBC Indonesia bahwa tuduhan itu mengada-ada.

More stories on…