Project Multatuli–MENGAWALI tahun 2022, pemerintah mengumumkan kebijakan yang efek riuhnya menjalar tak hanya di dalam negeri tetapi hingga ke negara-negara pelanggan batubara Indonesia.

Kala itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang semua perusahaan penambang batubara mengekspor hasil produksinya keluar negeri dengan alasan Indonesia tengah terancam krisis pasokan batubara. Jika pasokan tidak segera terpenuhi, maka sebanyak 20 pembangkit terancam tidak beroperasi yang berakibat pada pemadaman bagi sekitar 10 juta pelanggan listrik.

Indonesia masuk dalam lima besar negara penghasil batubara terbesar di dunia. Produksi per tahunnya bisa mencapai lebih dari 600 juta ton batubara, sementara kebutuhan untuk pembangkit listrik di dalam negeri kemungkinan hanya berkisar sepertiga dari total itu.

Kemudian mengapa Indonesia mengalami kekurangan pasokan sementara yang dihasilkan begitu melimpah?

Pemerintah mengatakan penyebabnya pada kepatuhan perusahan batubara menjalankan kewajiban menyetorkan 25% dari total produksi tahunan atau yang kemudian dikenal dengan istilah domestic market obligation (DMO).

Selama bulan Januari, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) membutuhkan sekitar 5,1 juta ton batubara untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mereka. Akan tetapi, pasokan batubara yang seharusnya cukup untuk mengamankan minimal 20 hari masa operasi pembangkit, hanya terpenuhi kurang dari 1%.

Alhasil, langkah tegas untuk melarang ekspor selama bulan Januari pun diambil.

Selengkapnya…

Foto: Getty Images