Yogyakarta, 24 April 2024-Dalam rangka transisi energi dan melawan perubahan iklim, bioenergi kayu dipandang sebagai salah satu solusi energi terbarukan yang digalakkan pemerintah. Ia dilakukan baik dengan cara membakar kayu sendirian di PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) atau sebagai bahan oplosan batubara di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batubara dalam proses yang disebut co-firing.

Dalam peta jalan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indonesia punya target ambisius untuk tidak hanya memberlakukan co-firing hingga 10% di 52 PLTU, tapi juga co-firing 30% di seluruh PLTU baru. Target tersebut berbanding terbalik dengan implementasinya, dimana rata-rata implementasi di 44 co-firing hanya mencapai angka 1,17%. Sementara per 2023 saja, sudah terdapat 106 PLTBm di seluruh Indonesia.

Masalahnya, kebutuhan kayu untuk program ini akan menimbulkan masalah besar. Dalam kajian Trend Asia, akan dibutuhkan lahan seluas hingga 2,33 juta hektare atau 35 kali luas Jakarta untuk disulap menjadi kebun kayu/HTE (Hutan Tanaman Energi) hanya untuk menyuplai PLTU co-firing. Hal ini akan memicu ancaman deforestasi seluas 1 juta hektare, dan berpotensi menimbulkan konflik lahan.

Lagipula, signifikansi bioenergi kayu untuk melawan perubahan iklim juga dipertanyakan. Kajian Trend Asia menemukan bahwa ada net emisi 26,48 juta ton emisi karbon dari pembukaan lahan hutan alam. Angka ini belum termasuk emisi karbon 17,8 juta ton dari pembakaran co-firing 10% kayu di 52 PLTU Indonesia. Klaim netral karbon digunakan oleh PLTU untuk greenwashing, tampil hijau dan mendongkrak bauran energi terbarukan serta menunda pemensiunan.

Pulau Jawa sendiri ditargetkan menjadi salah satu sumber pengembangan biomassa kayu untuk program bioenergi. Sejak 2019, PLN bekerja sama dengan Perhutani untuk penyediaan suplai biomassa bagi PLTU  co-firing di Pulau Jawa. Kesepakatan antara Perhutani dengan PLN adalah 70 ribu hektare lahan Perhutani akan ditanami tanaman energi, di 17 KPH dan 3 Divisi Regional Perhutani. Dimana Jawa Tengah memiliki wilayah terluas untuk pengembangan tanaman energi.

Kutipan

“Yogyakarta tidak punya pembangkit listrik berbahan batubara, dimana seharusnya ini jadi hal bagus bagi Pemerintah Daerah DIY untuk mengembangkan energi terbarukan yang sebenarnya. Namun Pemda Yogya justru mendorong pengembangan bioenergi kayu. Padahal langkah ini hanya akal-akalan greenwashing untuk mengklaim implementasi energi terbarukan. Selain justru menambah emisi, pengembangan tanaman energi di DIY sama dengan mendorong kelangkaan pangan dan perluasan konflik. Dan patut dicurigai bahwa ini hanya cara untuk justifikasi penguasaan lahan, seperti halnya dilakukan oleh Perhutani di kawasan-kawasan hutan di Jawa.”

Amalya Reza Oktaviani, Manajer Program Biomassa Trend Asia

“Yogyakarta tidak memiliki kawasan hutan yang besar seperti Kalimantan, Sumatra maupun Papua. Kawasan hutan paling besar berada di Kabupaten Gunungkidul dimana sebagian besarnya merupakan kawasan lindung geologi bentang alam karst. Penyerap karbon terbaik jika kita berbicara tentang ancaman krisis iklim. Sementara, sampai saat ini industri pariwisata sendiri turut membongkar kawasan hutan yang ada di Kawasan Bentang Alam karst (KBAK) Gunungsewu. Proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) berbasis biomassa akan menjadi giliran selanjutnya. Jika ini semakin besar, maka akan menjadi ancaman bagi lahan warga yang sudah digarap selama ini.”

Viky Arthiando, Lingkar Keadilan Ruang

“Pengelolaan terhadap hutan-hutan di Jawa dengan menjadikannya perkebunan di bawah Perhutani, tidak lain memperpanjang rezim kolonialisme yang beroperasi dengan sistem penundukan. Program hutan tanaman energi pada pratiknya sama dengan hutan politik, dimana Perhutani melakukan enclosure dan teritorialisasi kawasan hutan dengan justifikasi penanaman tanaman energi, dan pelaksanaannya menjadikan petani yang sudah lemah kondisinya, menjadi sekedar buruh tani yang melayani kepentingan Perhutani. Di Yogyakarta, hal serupa sangat mungkin terjadi, dimana petani yang tadinya hanya sekedar petani gurem dan petani penyewa, pada akhirnya hanya akan menjadi buruh tani. Kondisi ini menunjukkan reforma agraria bagi petani semakin sulit untuk diwujudkan.”

Maksum Syam, Sajogyo Institute