Betahita-Pemerintah akan mengucurkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik tahun depan. Namun subsidi untuk kendaraan listrik pribadi ini dipertanyakan karena mengakibatkan eksploitasi nikel besar-besaran hingga menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi.
Dikutip dari bisnis, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut pemerintah akan mengucurkan subsidi khusus pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp 6 juta.
“Segera mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi, misalnya sepeda motor sedang kita finalisasi. Berapa juta mau kita kasih subsidi sepeda motor. Mungkin Rp 6 juta? Di Thailand mungkin Rp 7 juta, mungkin kita Rp 6,5 juta kira-kira berkisar segitu,” kata Luhut pada acara Welcoming Stronger Investment Post-Pandemic, Selasa (29/11/2022).
Luhut juga menyampaikan bahwa pembelian mobil listrik akan disubsidi seperti halnya motor listrik. Hal itu dilakukan guna mengurangi pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi subsidi energi yang di dalamnya termasuk untuk BBM telah mencapai Rp184,5 triliun hingga 31 Oktober 2022. Realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tahun lalu yang mencapai Rp144,4 triliun.
Klaimnya, penggunaan kendaraan listrik bakal mendorong penghematan pengeluaran untuk keperluan transportasi khususnya bagi bahan bakar.
“Kita hitung-hitung tetap akan lebih untung menggunakan sepeda motor listrik dari pada sepeda motor dan mobil [bahan bakar] fosil,” ujarnya.
Selain pembelian, pemerintah turut menyiapkan skema subsidi untuk konversi mesin kendaraan dari konvensional ke berbasis baterai listrik.
Peneliti dan Senior manajer Program Trend Asia, Andri Prasetiyo, memperkirakan pemberian subsidi akan dilakukan melalui insentif pajak sehingga harga yang didapat konsumen akan lebih murah. Namun ia menganggap alasan pemerintah memberikan subsidi demi menekan subsidi bahan bakar fosil sekaligus emisi adalah omong kosong.
Menurutnya penghitungan emisi tidak hanya dilihat dari berapa yang emisi yang dikeluarkan oleh sebuah kendaraan secara fisik saja. Sumber listrik dari PLN masih didominasi oleh PLTU batu bara.
“Ini pemerintah hanya memperpanjang alur penggunaan batu bara, artinya emisi atas batu bara tetap tinggi karena sistem ketenagalistrikan masih menggantungkan pada batu bara ini. Ini kan sama saja dengan solusi palsu,” ujarnya.
Selain itu tata kelola sumber daya alam, terutama nikel, juga masih menggunakan PLTU. Belum lagi kerusakan lingkungan akibat tambang dan pengolahan nikel.
Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash