Pemadaman listrik yang berlarut-larut di Sumatera menunjukkan pengelolaan dan sistem pelayanan PLN yang buruk. Ketersediaan jaringan listrik Sumatera sudah oversupply, namun percuma ketika sistem jaringan tersentralisasi yang tidak dikelola dengan baik. Sumber energi mandiri atau berbasis komunitas seperti PLTS Atap atau mikrohidro dapat meringankan beban, namun diacuhkan atau bahkan dipersulit oleh PLN. Jika memang memonopoli listrik untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat, PLN harus akuntabel dan memberi ruang lebih pada sumber listrik mandiri atau komunitas.

Jakarta/Bengkulu, 6 Juni 2024-Sejak Selasa, 4 Juni 2024 siang hingga Rabu, 5 Juni 2024, terjadi pemadaman listrik pada hampir seluruh wilayah Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel). Pemadaman yang masif ini dilaporkan terjadi akibat adanya gangguan pada jaringan SUTT 275 kV Linggau-Lahat yang merupakan jaringan interkoneksi yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera.

Meski PLN telah menerjunkan ratusan petugas untuk mengusahakan pemulihan sistem, belum seluruh area yang terdampak sudah kembali menyala dan belum diketahui secara pasti penyebab dari pemadaman total (blackout) yang mencapai lebih dari 24 jam. Diperkirakan sebanyak 4,3 Juta pelanggan PLN di Sumatera Bagian Selatan terkena dampaknya.

“Pemadaman yang terjadi menyebabkan banyak kerugian di hampir seluruh sektor. Sejumlah usaha merugi akibat tidak bisa beroperasi, khususnya pengusaha kecil (skala UMKM) seperti tempat fotokopi, studio foto, dan lain-lain. Aktivitas pendidikan dan rumah tangga pun terkena imbasnya. Apalagi, pemadaman terjadi di musim ujian akhir sekolah dan mengganggu aktivitas belajar anak-anak,” ujar Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia.

“Belum lagi efek domino dari pemadaman ini. Di beberapa tempat PDAM juga tidak bisa bekerja, sumber air mandi warga terhenti, beberapa terpaksa pindah ke hotel atau penginapan. Sementara dengan situasi yang panas warga yang memiliki kendaraan keluar rumah sekedar mencari tempat yang lebih sejuk,“ tambahnya.

Fenomena ini bukan yang pertama kali. Di tahun 2019, terjadi pemadaman listrik massal pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, yang diakibatkan gangguan sistem transmisi di Ungaran-Pemalang. Kadin DKI Jakarta memperkirakan bahwa di sektor industri saja, kerugian dapat mencapai triliunan rupiah. Lalu dengan padamnya listrik yang lebih dari 24 jam ini, berapa banyak masyarakat Sumatera harus merugi dan apakah PLN akan bersikap adil dalam sistem penggantiannya?

Ironisnya, di tengah kegelapan yang melanda Sumatera saat ini, Indonesia telah mencapai oversupply atau kelebihan muatan listrik. Sebetulnya, reserve margin atau cadangan daya memiliki manfaat untuk menjaga ketahanan energi suatu negara. IEA merekomendasikan reserve margin di angka 15-20%, namun oversupply Indonesia sudah mencapai sekitar 50-60%. Oversupply muatan listrik ini bahkan mengakibatkan Indonesia merugi sekitar 18 Triliun per 6 GW. Selain merugikan, kelebihan muatan ini menjadi tidak berguna saat tidak diimbangi dengan perawatan infrastruktur dan mitigasi pemadaman yang memadai.

“Interkoneksi listrik WS2JB (Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu) harus melewati Bukit Barisan yang banyak melewati kawasan hutan tanpa akses jalan. Hal ini tentu mempersulit penanganan gangguan kerusakan. Masalah listrik bukan pada pembangkit, tapi karena memaksakan sistem terpusat dengan cara menempuh jalur yang sulit. Istilah jika bisa dipersulit mengapa harus dipermudah, sepertinya tepat untuk menggambarkan situasi jalur transisi di Sumatera,“ ujar Ali.

Padahal, kejadian blackout di Pulau Jawa pada 2019 lalu seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk meninjau ulang sistem kelistrikan yang tersentralisasi. Situasi ini berimbas pada minimnya alternatif penyediaan listrik bagi masyarakat. Padahal alternatif energi terbarukan berskala mandiri atau komunitas, seperti PLTS Atap atau pembangkit mikrohidro, bisa meminimalisir dampak insiden semacam ini.

Sayangnya, inisiatif penyediaan listrik mandiri atau komunitas belum didukung, atau bahkan dihalangi, oleh PLN. Sebagai contoh, pemasangan unit PLTS Atap bagi perseorangan dapat menjadi cadangan listrik yang dapat diandalkan di saat pemadaman. Sayangnya, melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024, pemasangan PLTS Atap dipersulit. Padahal, potensi energi terbarukan di Indonesia berlimpah. Di Sumatera Selatan sendiri, diperkirakan potensi energi surya yang ada mencapai 17.233 MWp.

Hal serupa terjadi pada pembangkit mikrohidro, seperti yang dikelola oleh masyarakat desa Batu Sanggan, Riau. Pembangkit ini menghasilkan listrik murah dari aliran sungai untuk warga desa yang terpencil. Namun upaya mereka tidak mendapatkan dukungan pemerintah, sehingga terus menemui kendala pengelolaan dan perawatan.

Ketimbang mendorong solusi, PLN menawarkan kompensasi dalam bentuk diskon 10% bagi pelanggan yang mengalami pemadaman listrik lebih dari delapan jam. Potongan harga tersebut tidak signifikan dibandingkan dengan kerugian materiil maupun immateriil yang telah dialami oleh masyarakat.

Keengganan mendorong perubahan struktural dan pembukaan ruang bagi kemandirian listrik masyarakat, ditambah minimnya akuntabilitas pelayanan PLN, memberikan keraguan terhadap kesungguhan mereka memenuhi mandat untuk mengusahakan penyediaan listrik demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

“Kejadian mati listrik yang panjang seperti ini menunjukkan betapa rentannya sistem kelistrikan di Indonesia dan buruknya pelayanan yang disediakan oleh PLN. Sebagai kebutuhan dasar, kerugian yang terjadi akan lebih dari sekadar masalah material semata. Tanpa akuntabilitas, monopoli PLN yang katanya untuk ‘sebesar-besarnya kepentingan rakyat’ menjadi jargon kosong. Padahal jika pemanfaatan energi terbarukan mandiri skala komunal didukung, hal-hal ini bisa diminimalisir,” ujar Alexandra Aulianta, Peneliti Energi Terbarukan Trend Asia.

Photo by Rachel Claire/Pexels