Blog oleh: Meiki Paendong (WALHI Jawa Barat) dan Marina Nasution (Trend Asia)

Jalan setapak itu cukup lebar. Sekira dua meter. Di sisi kanan dan kiri, terlihat gundukan karung goni setinggi dua-tiga meter. Tertutup spanduk plastik bekas. Karung goni itu berisi garam kasar. Teronggok pasrah menanti pembeli. Sudah menumpuk sejak bulan Oktober 2019. Satu tumpukan berisi sedikitnya 15 ton garam. Di tempat saya berdiri, sedikitnya ada 20 tumpukan. Dan di sepanjang Jalan Raya Pantura, Kandawaru, Cirebon, setidaknya ada 4 kawasan dengan tumpukan garam ukuran serupa.

Terus berjalan menuju pesisir, terlihat hamparan tambak garam yang mulai mengering. Aroma garam basah menyeruak. Di beberapa titik terlihat kincir angin ukuran kecil. Enggan berputar. Tambak itu dibiarkan tak produktif di musim penghujan. Di kejauhan, terlihat bangunan setengah jadi. Cerobongnya yang mencakar langit hampir selesai dibangun.

Bangunan itu adalah PLTU Cirebon II milik perusahaan pembangkit listrik swasta (IPP) Cirebon Energi Prasarana (PT.CEPR). Dibangun pada 2016. Rencananya, proyek bernilai investasi 2,1 miliar dolar AS ini akan beroperasi pada tahun 2022 sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PLN. Pembangkit berkapasitas 1000 megawatt ini bagian dari megaproyek listrik nasional 35.000 megawatt yang diluncurkan Jokowi pada Mei 2015.

Sekira satu kilometer dari PLTU Cirebon II terlihat PLTU Cirebon I yang sudah beroperasi sejak 2012. Untuk pembangkit itu, sekitar 2,8 juta ton batu bara dibakar setiap tahunnya. Abu pembakarannya menyebar melalui corong. Sedangkan abu limbahnya ditumpuk di sekitar pembangkit.

“Tahu efeknya (keberadaan PLTU) apa, Pak?” tanya seorang teman jurnalis kepada Pak Sanadi Supriadi (63), warga kampung Kandawaru, Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon saat ngobrol di pematang tambak garam, Kamis (30/1/2020).

“Ya, paru-paru,” jawabnya singkat.

Sanadi bercerita kalau anak-anak di desanya banyak yang mengalami batuk-batuk. Mereka sudah menganggap biasa batuk ini. Dan paham bahwa ini terjadi sejak PLTU dibangun. Bukan pada kesehatan warga ia khawatir. Supadi justru khawatir pada panen garam yang menurun.

Dalam sebuah laporan berjudul “Ancaman Maut PLTU Batu Bara” yang dipublikasi Greenpeace bersama Universitas Harvard, disebutkan bahwa abu pembakaran batu bara di PLTU menghasilkan polutan SO2, NOx, dan PM25 ditambah hujan asam, emisi logam berat seperti merkuri, arsenik, nikel, kromium dan timbal. Dalam modeling yang mengukur luasnya jangkauan paparan polutan yang dilakukan, polusi itu menyebabkan ribuan kematian dini di Indonesia.

“Bukan itu yang saya khawatirkan. Debu ini (menunjuk PLTU) berpengaruh ke garam saya. Warnanya jadi gelap. Dampaknya ke harga jual garam. Bisa bikin beda 100 perak (rupiah) perkilo. Itu karung-karung yang di luar, itu garam kami gak laku, ada 6000 ton,” keluhnya.

Menurut Pak Sanadi, harga jual garam kini tidak lagi menjanjikan. Banyak petani tambak memutuskan berhenti. Apalagi ditambah dengan dampak abu batu bara dari PLTU. Jumlah petani tambak di Desa Waruduwur khususnya di Kampung Kandawaru sudah berkurang drastis dari sebelumnya mencapai sekitar 300 orang.
Harga jual garam terus mengalami penurunan. Dulu, garamnya dijual seharga 400 rupiah per kilo, tetapi sejak akhir 2019 harganya menurun drastis menjadi 250 rupiah per kilo.

“Kalau warnanya gelap, otomatis kualitas garamnya juga jadi jelek. Orang gak tertarik beli,” keluhnya lagi.
Sanadi sudah melakoni pekerjaan petambak garam selama lebih dari tiga puluh tahun. Melampaui tiga generasi keluarganya. Kini, anak ketiga dari empat anaknya lah yang meneruskan pekerjaan ini. “Tambaknya bukan punya saya, Neng. Punya orang,” ucapnya lagi pada saya.

Dari arah rumah warga, terlihat beberapa anak menyusuri jalan setapak di area tambak. Seorang fotografer jurnalis yang ikut bersama kami sibuk memotret aktivitas anak-anak tersebut. Seseorang dari kami mendekati mereka dan bercengkrama ringan. Mereka adalah Widi (12) dan temannya, Bunga (12). Widi, siswi SD ini baru saja sembuh dari batuk. Baginya, ini penyakit kambuhan. Ia kerap berobat ke puskesmas. “Baru sembuh kemarin. Batuk biasa,” katanya.

Sementara Bunga, saat ngobrol terlihat mencoba menahan batuk. Namun, nafasnya tersedak. Ia pun batuk beberapa kali. “Iya, masih sakit. Sudah tiga hari,” katanya. Menurut mereka, teman-temannya di sekolah juga sakit.

PLTU Cirebon bukan saja sudah berdampak pada kesehatan warga, tetapi juga sudah mengantar Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ke penjara. Ia tersangka kasus penyuapan oleh seorang broker pembangunan PLTU Cirebon II dengan nilai Rp 5,6 miliar. Uang itu baru sebagian dari total yang diminta Sunjaya senilai Rp 9,5 miliar.

Kepada wartawan di kantor KPK, Jumat (26/10/2018), Sunjaya membantah soal rekening 6,5 miliar itu. “Oh… (rekening Rp6,5 miliar), gak ada itu,” katanya.

Sementara, pihak Hyundai Engineering & Construction telah mengaku memberikan suap melalui seorang broker sebesar Rp 6,5 miliar dari Rp 9,5 miliar yang diminta Sunjaya untuk melancarkan proyek pembangunan PLTU di Jawa Barat. Hyundai adalah salah satu dari tiga kontraktor utama yang membangun PLTU Cirebon II. Uang itu untuk menenangkan protes warga dalam pembebasan lahan.

“Jika tidak, kami bisa mendapat denda yang berat (karena keterlambatan penyelesaian proyek). Jadi kami memberinya uang,” ujar juru bicara tersebut dikutip Korea Times dari kantor pusatnya di Seoul, Kamis (2/5/2019).

Jumat 4 Oktober 2019, puluhan warga dari Cirebon demo di kantor KPK. Mereka menuntut KPK terus menyelidiki kasus korupsi PLTU Cirebon II. Malam harinya, KPK kembali menetapkan Sunjaya sebagai tersangka gratifikasi proyek tersebut.

Menjelang sore, kami kembali menuju mobil. Sementara Pak Sanadi langsung berbelok ke warung yang terletak tak jauh dari jalan masuk tambak yang tadi kami kunjungi. Di sebelah kanan warung di dekat lapangan bola voli, terpancang sebuah plang berwarna putih bertuliskan “Community Facility Donated by Hyundai Engineering & Construction 6 Agustus 2019”. Ada gambar bendera Korea Selatan dan Indonesia di sisi kiri dan kanannya. Hm… Lain gatal lain yang digaruk. (*)