Mongabay-Desa Ilomata berada di Kecamatan Bulango Ulu, Bone Bolango, Gorontalo merupakan wilayah terisolir. Jarak sekitar 19 kilometer dari Kota Gorontalo, dan 31 kilometer dari pusat Pemerintah Bone Bolango. Akses jalan kurang baik, desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) ini awalnya tak teraliri listrik negara.   Masyarakat di sana pun pernah penuhi energi dengan sinar mahatari.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memberikan bantuan PLTS berkapasitas 15 Kwp pada 2014. Mahmud Idris, warga Ilomata mengatakan, saat aktif sekitar 75 keluarga menikmati listrik dari tenaga matahari itu. Setiap keluarga dapat meteran dengan kapasitas 250 Watt dan pembayaran sekitar Rp20.000 per-bulan.

Saat dapat bantuan PLTS itu seperti “hujan di siang bolong.”

“PLTS itu membawa keterangan di Desa Ilomata yang sudah puluhan tahun mengalami kegelapan. Kami sangat bersyukur karena anak-anak kami saat itu bisa belajar dengan cahaya cukup terang,” kata Mahmud kepada Mongabay.

Namun, katanya, PLTS hanya bertahan beberapa tahun saja karena sering mengalami kerusakan. Puncaknya, pada 2018 menjadi tahun akhir sumber energi terbarukan itu beroperasi. Saat itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai masuk di Desa Ilomata, dan masyarakat ramai-ramai beralih dari energi bersih ke energi dari bakar fosil itu.

PLTS di Dusun III, Desa Ilomata sudah tidak sama sekali berfungsi atau terbengkalai. Ada sekitar 30 penal surya digunakan di PLTS itu terlihat rapuh dan berkarat. Peralatan pendukung lain pun mengalami hal serupa. Masyarakat sekitar juga sudah pakai listrik PLN.

“Masyarakat di Desa Ilomata sudah menggunakan PLN. Jika PLTS ini tidak rusak, mungkin masih ada yang pakai sumber listriknya,” kata Mahmud.

Andai, warga mendapatkan pendampingan dan pengetahuan mengenai perawatan dan perbaikan PLTS saat terjadi kerusakan, sumber energi terbarukan itu masih terus mereka gunakan. Desa Ilomata, hanya dari contoh dari begitu banyak desa atau daerah lain alami serupa. Sumber energinya berlimpah, tetapi pemanfataan terkendala.

Regulasi menyulitkan

Pada Januari 2024, pemerintah membuat Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2/2024 tentang PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum. Regulasi ini revisi dari peraturan sebelumnya Permen ESDM Nomor 26/2021.

Dalam peraturan ini, skema net-metering hilang hingga kelebihan energi listrik atau ekspor tenaga listrik dari pengguna ke PLN tidak dapat dihitung sebagai bagian pengurangan tagihan listrik.

Net metering adalah sistem layanan PLN untuk pelanggan yang memasang sistem PLTS di properti mereka. Artinya, meskipun memasang sistem PLTS untuk kebutuhan rumah tangga, tetap harus menggunakan jaringan listrik konvensional (PLN).

Permen ini juga menetapkan mekanisme kuota sistem PLTS atap pada sistem kelistrikan pemilik izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) untuk lima tahun. Regulasi ini juga menetapkan periode pendaftaran setahun dua kali dan kompensasi oleh negara pada PLN kalau biaya pokok penyediaan tenaga listrik terdampak karena penetrasi PLTS atap.

Beyrra Triasdian, Program Manager Energi Terbarukan Trend Asia mengatakan, penambahan pasal yang mensyaratkan kuota ini mengkhawatirkan jika pengusulan secara subjektif berdasarkan kepentingan bisnis dari pemegang IUPTL yakni PLN. Alih-alih mendukung transisi energi terbarukan, permen itu justru akan menghambat penambahan PLTS atap.

Dalam Permen ESDM Nomor 2/2024 itu menjelaskan, PLN diberikan porsi besar selaku pemegang IUPTL dalam mengusulkan kuota PLTS atap on grid. Prosedurnya, pemegang IUPTL mengusulkan kuota pengembangan PLTS atap kepada Dirjen Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Sisi lain, kata Beyrra, kondisi kelistrikan Indonesia sedang mengalami pasokan berlebih karena pembangkit skala besar berbasis fosil. Berarti usulan kuota PLTS atap dari pemegang izin IUPTL bisa sangat kecil bahkan mungkin tidak diusulkan dengan dalih kelebihan pasokan (oversupply). Terlebih lagi, katanya, masih ada PLTU yang terlanjur dibangun.

“Penentuan kuota ini akan menghambat pemanfaatan potensi energi terbarukan secara maksimal. Pemerintah Indonesia tidak merasa diuntungkan jika tidak mensyaratkan kuota ini,” kata Beyrra kepada Mongabay, 29 April lalu.

Dia menduga, regulasi itu jadi alat mengakomodasi kepentingan PLN untuk menurunkan potensi ekspor listrik dari pengguna PLTS karena regulasi net-metering. Selain itu, ada pola perjanjian jual-beli batubara yang terlanjur ditandatangani pemerintah, dan ada kesalahan perhitungan kebutuhan listrik Indonesia yang menyebabkan kelebihan pasokan.

“Tak heran, bauran energi listrik Indonesia masih mayoritas dari energi fosil, khusus berbahan bakar batubara yang sudah terbukti merusak lingkungan,” katanya.

Baca selengkapnya…

Photo by Tom Fisk/Pexels