Jakarta, 22 September 2021-Presiden Cina, Xi Jinping, membuat komitmen iklim baru dengan berjanji tidak akan membangun proyek pembangkit listrik batubara di luar negeri. Hal ini ia sampaikan dalam pidato di Majelis Umum PBB, Selasa (21/9/2021) [1]. Ia juga menyebut bahwa Cina akan meningkatkan dukungan keuangan untuk proyek energi hijau dan rendah karbon di negara-negara berkembang.
Sejumlah lembaga masyarakat sipil dalam Gerakan #BersihkanIndonesia menyambut baik komitmen Presiden Xi Jinping. Namun, komitmen ini perlu diamati secara kritis untuk memastikan bagaimana janji ini efektif dilakukan terhadap proyek yang sedang dijalankan di luar negaranya terutama di Indonesia. Komitmen Xi Jinping ini adalah langkah besar perubahan kebijakan Cina yang merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
“Investasi Cina di Indonesia dalam industri batubara telah berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca di Indonesia, polusi udara, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat. Kami berharap pemerintah Indonesia melalui bank sentral dan bank-bank milik negara segera mengikuti dan membuat pengumuman serupa,” ujar Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Team Leader 350.org.
Cina terlibat dalam banyak proyek pembangunan PLTU di Indonesia. Sekitar 71% dari daftar pembangkit listrik energi kotor batubara saat ini didukung oleh Cina. Setidaknya ada lebih dari 30 PLTU dengan total kapasitas lebih dari 10 GW baik dalam fase pendanaan, prakonstruksi atau baru saja masuk dalam tahapan awal pembangunan. Di sektor energi Indonesia, dalam kurun waktu 2000-2019, Cina telah menggelontorkan dana investasi sebesar 9,6 miliar USD. Sebanyak 9,3 miliar USD hanya untuk pembangkit listrik energi batubara.
Andri Prasetiyo, Peneliti Trend Asia mengatakan, komitmen iklim terbaru dari Cina adalah lonceng kematian bagi industri energi kotor batubara. “Cina adalah pihak yang paling berpengaruh terhadap pembangunan PLTU batubara di Indonesia. Jika Cina betul-betul serius atas komitmen penghentian pembangunan PLTU untuk mencegah laju krisis iklim, mereka harus segera memulai langkah nyata dengan menarik keterlibatan mereka di proyek-proyek pembangunan PLTU di Indonesia secara menyeluruh,” tegasnya.
Di tingkat lokal, khususnya wilayah Sumatera, Cina juga menjadi negara penyokong utama industri energi kotor baik di sektor tambang maupun pembangkit listrik di Sumatera. Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia dan Konsolidator Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih menekankan pentingnya kepastian janji tersebut direalisasikan.
“Dengan adanya komitmen ini, tentu akan berimplikasi baik terhadap keselamatan sumber penghidupan rakyat. Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih berharap ini akan menjadi kenyataan bukan hanya jargon global,” ujar Ali.
Senada dengan Ali, Direktur Eksekutif Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting, juga mengapresiasi komitmen baru Pemerintah Cina. Ia menambahkan, “Pemerintah Indonesia perlu merespon dengan mengubah rencana pembangkit di Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Membangun PLTU sekarang menjadi tidak realistis karena tidak ada lagi negara yang mendanai. Pemerintah perlu mengumumkan PLTU mana saja yang akan batal dengan kebijakan Cina ini, agar ruang yang kosong diisi oleh energi terbarukan.”
“Komitmen Cina harus dibuktikan di lapangan dengan tidak adanya pembiayaan untuk pembangunan pembangkit batubara di Indonesia baik secara langsung atau lewat lembaga pembiayaan Cina lainnya yang beroperasi di negara lain. Penarikan Cina dari pendanaan PLTU batubara menunjukkan industri ini sudah mengalami senjakala. Karena itu, pembiayaan lokal dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap industri PLTU batubara harus segera diakhiri,” tutup Dwi Sawung, Manager Kampanye Energi dan Perkotaan WALHI.
Catatan editor:
Kontak media:
- Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Team Leader 350.org, [email protected]
- Andri Prasetiyo, Manajer Program Trend Asia
- Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia
- Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan WALHI Nasional
Foto: Pixabay