Betahita-Sekitar 2.654 bencana alam terkait hidrometeorologi dan iklim, yang didominasi banjir, longsor dan cuaca ekstrim terjadi di Indonesia selama 10 bulan pertama 2022. Pemanasan global penyebab bencana iklim itu disumbang oleh penggunaan bahan bakar fosil dan batu bara, selain hutan dan penggunaan lahan. Trend Asia merangkum isu-isu terkait iklim dan transisi energi di Indonesia selama 2022.
Di awal tahun, krisis pasokan batu bara mengakibatkan pemerintah mengawali tahun ini dengan kebijakan pelarangan ekspor batu bara selama sebelas hari pada Januari lalu. Krisis batu bara untuk kebutuhan PLTU domestik ini disebabkan oleh kelakuan produsen batu bara yang mangkir dari kewajibannya memenuhi kebutuhan domestik atau Domestik Market Obligation (DMO), saat harga batu bara melambung.
Tapi kebijakan yang mulanya diberlakukan selama satu bulan, sejak 1 Januari hingga 31 Januari, itu disunat menjadi hanya berlaku 5 hari. Ekspor batu bara kembali dibuka pada 11 Januari 2022, setelah Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan aturan dimaksud.
Trend Asia memandang, krisis pasokan batu bara di awal 2022 itu seharusnya membuat pemerintah sadar bahwa ketergantungan terhadap energi kotor akan terus menggiring Indonesia dalam ancaman krisis energi, akibat fluktuasi harga global. Yang terjadi sebaliknya, kebijakan pemerintah di tahun ini justru berbeda arah, praktik transisi energi di Indonesia berjalan mundur.
Pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) menjadi contoh. RUU itu seharusnya menjadi langkah transisi ke energi bersih dan berkelanjutan, tapi malah memuat banyak poin yang mendukung solusi palsu dan seolah cenderung memberi insentif, termasuk di antaranya proyek gasifikasi batu bara.
Di samping itu, pada September 2022, Kementerian ESDM justru memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada PT Adaro, tanpa adanya proses evaluasi yang jelas. Adaro merupakan perusahaan batu bara terbesar kedua di Indonesia, dengan rekam jejak lingkungan dan sosial yang buruk, khususnya bagi warga Kalimantan Selatan.
Ekspansi pertambangan PT Adaro telah menggusur paksa warga Desa Wonorejo. Yang mana warga yang tak bersedia menjual tanahnya tak jarang mendapatkan intimidasi oleh aparat keamanan.
Dengan pemberian IUPK kepada PT Adaro, menimbulkan pertanyaan publik tentang komitmen pemerintah terhadap transisi energi. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam sepuluh besar penyumbang emisi gas rumah kaca di Dunia, yang didominasi dari sektor energi.
Penggunaan energi kotor batu bara merupakan salah satu penyebab kenaikan suhu global, yang mana pada 2022 semakin terasa dampaknya di seluruh Dunia. Sebagai contoh nyata adalah bencana gelombang panas (heatwave) yang terjadi di pertengahan 2022, di wilayah Eropa dan Amerika. Meski heatwave tak melanda Indonesia, namun cuaca ekstrim di Indonesia juga terjadi di pertengahan tahun kemarin.
Terbitnya kebijakan kontroversial Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022, yang isinya memuat pembebasan royalti sebesar 0 persen bagi perusahaan tambang, seakan-akan memberi “peningkatan nilai tambah” dan memihak pada kepentingan industri ekstraktif. Beleid ini membuat banyak perusahaan tambang ramai-ramai melakukan proyek hilirisasi.
Hilirisasi dimaksud salah satunya proyek gasifikasi batu bara yang ditargetkan secara masif oleh para tambang batu bara raksasa dalam negeri, seperti PT Bukit Asam Tbk., Bumi Group, PT Indika Energy Tbk., dan PT Adaro Energy Tbk. Proyek gasifikasi batu bara ini kemudian semakin kuat diakomodasi oleh pemerintah lewat RUU EBET.