Ada tujuh masalah substansi dokumen Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia akibat partisipasi publik yang dipaksakan.
Prohealth-Gerakan masyarakat sipil #BersihkanIndonesia memberikan catatan kritis atas dokumen Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia pada periode konsultasi publik, yang berakhir pada 14 November 2023 lalu. Berdasarkan siaran resmi yang diterima Prohealth.id, Rabu (22/11/2023), hal utama yang disoroti #BersihkanIndonesia adalah diseminasi informasi dan pelibatan publik yang tidak bermakna dalam proses konsultasi publik dan hal kedua adalah tujuh masalah substansi dari dokumen Rancangan CIPP itu sendiri.
Dalam diseminasi dan konsultasi publik, waktu yang diberikan oleh Sekretariat JETP sangat pendek yakni hanya dua pekan. Bahkan dokumen berbahasa Indonesia baru tersedia pada 10 November 2023 sehingga praktis hanya ada 3 hari bagi publik untuk membaca versi bahasa dan memberikan masukan. Padahal dokumen itu juga berisi tentang proyek investasi yang berpotensi berdampak serius pada masyarakat yang lebih luas.
Untuk itu, #BersihkanIndonesia mendesak Sekretariat JETP, International Partners Group (IPG), mitra dan investor untuk meningkatkan investasi pada proses diseminasi dan dialog publik dengan memperpanjang masa konsultasi publik. Hal ini harus diikuti dengan sosialisasi yang lebih gencar, luas dan menjangkau masyarakat di pedesaan terutama di lokasi-lokasi proyek. Konsultasi publik saat ini tidak didahului dengan penyebaran informasi yang optimal.
Ahmad Ashov Birry, Pengampanye #BersihkanIndonesia dari Trend Asia mendesak dibukanya secara menyeluruh catatan konsultasi publik, ringkasan respon atas keberatan dan usulan yang diajukan, serta konklusi apakah keberatan, masukan dan usulan dapat diintegrasikan dalam CIPP.
“Hal ini untuk mengusahakan pelibatan yang lebih bermakna,” ujar Ahmad.
Foto: Bersihkan Indonesia