Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tanah Papua umumnya dipicu oleh berbagai kebijakan pembangunan
yang membuahkan konflik ekonomi, sosial, dan budaya. Penempatan aparat militer di berbagai titik di Papua juga seringkali membuahkan konflik yang berujung kekerasan bagi masyarakat sipil.

Di samping itu, selain dipakai untuk mengamankan pembangunan atau kegiatan industri ekstraktif, penempatan aparat militer juga dilakukan guna meredam perlawanan bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau lebih khusus lagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sendiri menyampaikan bahwa pengiriman anggotanya ke wilayah Papua dan Papua Barat berkaitan dengan pengamanan terhadap operasi KKB. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di wilayah tambang emas terbesar di Indonesia yang menjadi objek vital yaitu PT Freeport Indonesia.

Kajian cepat ini menilai bahwa operasi militer yang dilakukan di Papua merupakan upaya ilegal. Pasalnya, pengerahan pasukan militer itu tidak memiliki landasan instruksi yang seharusnya dikeluarkan oleh presiden dan disetujui DPR.

 


Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua

Unduh - PDF