- Masyarakat Banten, Indonesia secara resmi mengadukan Grup Bank Dunia ke Compliance Advisor Ombudsman (CAO) karena memberikan pembiayaan secara tidak langsung untuk dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara baru di Indonesia.
- PLTU baru Jawa 9 dan 10 diperkirakan akan menyebabkan ribuan kematian dini dan menyumbang lebih dari 250 juta metrik ton CO2 ke atmosfer.
- Masyarakat setempat mengatakan bahwa pembangkit listrik tersebut tidak diperlukan dan dampaknya akan sangat buruk.
Banten, 14 September 2023-Masyarakat Banten secara resmi telah mengajukan pengaduan¹ terhadap Grup Bank Dunia yang secara tidak langsung mendukung pembangunan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Jawa 9 dan 10 ke Compliance Advisor Ombudsman (CAO), Rabu (13/9). Pembangunan PLTU baru tersebut akan memperluas wilayah kompleks PLTU Suralaya unit 1-8 sekaligus memasifkan dampak buruk atas kesehatan dan lingkungan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat setempat.
Pengaduan itu diajukan oleh perwakilan masyarakat Suralaya bersama PENA Masyarakat, Trend Asia serta Inclusive Development International dan Recourse. Aduan tersebut memaparkan keterlibatan lembaga swasta pemberi pinjaman anak usaha Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) dalam proyek tersebut. IFC tercatat terlibat melalui investasi ekuitas sebesar US$15,36 juta yang diberikan kepada kliennya sekaligus salah satu penyandang dana proyek PLTU Jawa 9 dan 10, Hana Bank Indonesia. Dalam aduannya, gabungan organisasi masyarakat tersebut menuntut agar pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 segera dihentikan serta memberikan kompensasi yang adil dan penuh atas kerugian yang telah diderita masyarakat sekitar PLTU.
Total kapasitas proyek PLTU Jawa 9 dan 10 mencapai 2.000 MW atau hampir 50% dari total kapasitas eksisting kompleks PLTU Suralaya unit 1-8. Ekspansi pembangunan PLTU baru ini akan menambah ancaman kesehatan yang telah dirasakan masyarakat, seperti masalah pernapasan (ISPA) akibat polusi udara dari debu batubara dan limbah beracun. Selain itu, proyek PLTU baru ini diperkirakan akan menyebabkan ribuan kematian dini dan akan melepaskan sekitar 250 juta metrik ton karbon dioksida ke atmosfer selama 30 tahun masa operasi.
“Sama sekali tidak ada urgensi untuk terus membangun PLTU Jawa 9 dan 10. Kebutuhan listrik di daerah tersebut sudah terpenuhi dan jaringan listrik Jawa-Bali sudah kelebihan pasokan. Ekspansi ini hanya akan menghancurkan masyarakat setempat dan membawa dunia semakin dekat pada bencana iklim, di mana Indonesia dan warganya sangat rentan. Hal ini juga berlawanan dengan upaya untuk mencapai target net zero emission dan gagalnya target Perjanjian Paris,” ujar Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia.
Selain menyatakan pembangunan PLTU baru ini tak diperlukan karena pasokan listrik sudah melebihi permintaan, pengaduan tersebut juga menguraikan bahwa PLTU Jawa 9 dan 10 akan memperparah iklim, kesehatan, dan lingkungan yang sudah buruk di Banten. Bertani dan melaut pun menjadi semakin sulit dilakukan, selain itu banyak keluarga digusur secara paksa tanpa kompensasi yang memadai hanya untuk memuluskan pembangunan proyek tersebut. Penghancuran pantai yang tersisa di Suralaya juga berdampak signifikan pada sektor pariwisata dan bisnis lokal. Peningkatan emisi karbon dioksida juga sangat memprihatinkan karena Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
“Entah untuk siapa PLTU Jawa 9 dan 10 ini dibangun karena masyarakat Suralaya tidak merasakan manfaat yang menguntungkan. Justru sebaliknya, PLTU baru ini akan makin memperparah kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dan meningkatkan penyakit ISPA. Iming-iming proyek ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat hanya omong kosong belaka,” kata Mad Haer Effendi, Direktur PENA Masyarakat.
Investasi IFC di Hana Bank Indonesia Langgar Kerangka Kerja Keberlanjutan dan Pendekatan Ekuitas Hijau
Pengaduan kepada CAO menggarisbawahi bahwa IFC gagal mengawasi kliennya, Hana Bank Indonesia, karena masih terlibat di proyek batubara Jawa 9 dan 10 yang tidak sejalan dengan kebijakan sosial dan lingkungannya. Meskipun IFC memiliki program Pendekatan Ekuitas Hijau (Green Equity Approach) yang mewajibkan klien perantara keuangan, termasuk Hana Bank, untuk meningkatkan pinjaman untuk proyek yang mengatasi perubahan iklim, proyek yang menghilangkan paparan batu bara atau mengurangi paparannya hingga mendekati nol pada tahun 2030, IFC masih mendanai proyek baru berbasis batu bara.
“Mendorong ekspansi batu bara bertentangan dengan misi IFC. Proyek Jawa 9 dan 10 sangat tidak sejalan dengan standar lingkungan dan sosial Bank Dunia. Tanggung jawab IFC saat ini adalah menghentikan terjadinya kerusakan lebih lanjut dari proyek ini dan membantu memperbaiki kerusakan yang telah terjadi,” jelas Senior Legal dan Policy Associate Inclusive Development International Sarah Jaffe.
Kendati IFC telah menutup celah pendanaan proyek batu bara dalam Green Equity Approach dan memperbarui komitmennya dengan ‘tak ada proyek batu bara baru’, nyatanya masih memungkinkan Hana Bank Indonesia untuk mendanai proyek PLTU di Pulau Jawa 9 dan 10. Begitu pula dengan klien IFC dan perantara keuangan lainnya yang masih dapat berinvestasi pada pembangkit listrik tenaga batubara termasuk batubara captive dan menjamin obligasi untuk pengembang batubara. Lebih jauh lagi, meskipun IFC telah menyatakan bahwa pendekatan ini berlaku untuk semua klien ekuitas yang ada, masih belum jelas apa dan bagaimana pendekatan ini diterapkan.
“Dukungan terhadap PLTU Jawa 9 dan 10 sangat bertentangan dengan misi Bank Dunia – PLTU tersebut akan memperburuk, bukan mengurangi, dampak kemiskinan dan perubahan iklim. Kegagalan IFC untuk mencegah kliennya mendanai dua PLTU baru yang masif di tengah keadaan darurat iklim global ini melemahkan komitmennya terhadap Perjanjian Paris tentang perubahan iklim,” ujar Kate Geary, Co-director Recourse.
Proyek-proyek tersebut membuat Grup Bank Dunia berseberangan dengan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership) Indonesia, sebuah inisiatif senilai US$20 miliar yang didanai oleh koalisi negara-negara maju dan para pemberi pinjaman global untuk membantu Indonesia mempercepat peralihan dari batu bara ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan.
Para pengadu berpendapat bahwa ekspansi PLTU Jawa 9 & 10 seharusnya tidak perlu dilakukan dan harus segera dihentikan. Jika penghentian proyek tidak memungkinkan, maka IFC dituntut untuk memastikan bahwa proyek tersebut ditingkatkan dan dimodifikasi agar dapat mengurangi kerugian sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut, dan sedapat mungkin mendekati kepatuhan.
Para pelapor menuntut ganti rugi penuh dan adil atas kerugian yang telah diderita masyarakat setempat serta mengakhiri pembiayaan Hana Bank Indonesia ke proyek-proyek batu bara. IFC juga dituntut untuk melakukan perubahan kebijakan sistemik untuk menghapuskan semua dukungan tidak langsung terhadap proyek-proyek batu bara.
***
Catatan Editor:
¹ https://www.inclusivedevelopment.net/documents/java-9-and-10-cao-complaint/
Dokumen aduan lengkapnya dapat diakses melalui tautan ini.
Informasi lebih lanjut mengenai dampak dari proyek Java 9 dan 10 dan peran IFC dapat diakses di sini.
Foto yang dapat digunakan dengan credit yang tepat dapat diunduh di sini.
Kontak Media
Mignon Lamia, Communications Director Inclusive Development International
Time Zone: EDT (GMT-4)
Languages: English
Daniel Willis, Finance Campaign Manager Recourse
Time Zone: BST (GMT+1)
Languages: English
Novita Indri, Energy Campaigner Trend Asia
Time Zone: Western Indonesian Time (GMT+7)
Languages: English, Bahasa Indonesia
Tentang PENA Masyarakat
PENA Masyarakat adalah sebuah organisasi berbasis masyarakat di Banten, Indonesia yang bekerja dengan anggota masyarakat untuk memobilisasi masyarakat dalam menentang perluasan industri batubara yang terus berlanjut di daerah tersebut.
Tentang Trend Asia
Trend Asia adalah organisasi masyarakat sipil independen Indonesia yang, mengingat peluang dan ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global, bekerja untuk mendorong transformasi energi dan pembangunan Asia dari bahan bakar fosil serta konsumsi dan produksi yang boros dan menuju masa depan yang berkelanjutan, energi bersih dan terbarukan.
Tentang Inclusive Development International
Inclusive Development International adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk memajukan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mendukung masyarakat di seluruh dunia untuk mempertahankan hak asasi manusia dan lingkungan mereka dalam menghadapi aktivitas perusahaan yang merugikan. Pelajari lebih lanjut di: https://www.inclusivedevelopment.net
Tentang Recourse
Recourse berkampanye untuk mengalihkan arus keuangan internasional dari investasi yang kotor dan berbahaya, menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan lebih inklusif. Recourse bekerja dalam kemitraan dengan pihak lain untuk mendukung masyarakat dalam perjuangan mereka agar hak-hak mereka dihormati dan suara mereka didengar, dan meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan atas kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Foto: Melvinas Priananda/Trend Asia
