Kompas-Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu mekanisme pendanaan untuk mempercepat transisi energi diyakini akan mengurangi penggunaan energi fosil. Implementasi kemitraan ini tetap harus melihat berbagai aspek khususnya dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.
Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP) merupakan mekanisme kerja sama pendanaan iklim global khususnya terkait program transisi energi yang disepakati para pemimpin negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 2022 lalu. Pada Februari 2023, Sekretariat Tim Kerja JETP juga telah terbentuk untuk merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi tersebut.
Manajer Program Energi Transformasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo dalam diskusi daring bertajuk ”Transisi Energi JETP: Apa dan Bagaimana Dia Bekerja?”, Rabu (2/8/2023), menyampaikan, sejauh ini informasi tentang nominal dan skema pendanaan dalam JETP belum terlalu jelas diketahui publik.
…
Koordinator Gerakan Bersihkan Indonesia Ahmad Ashov juga menyoroti terkait aspek keadilan dalam percepatan percepatan pendanaan transisi energi. Ia memandang bahwa aspek keadilan menjadi tantangan dalam konteks pembangunan selama ini.
”Jika kita jujur melihat dari konteks Indonesia dengan berbagai produk kebijakan kontroversial yang memengaruhi transisi energi secara langsung atau tidak, aspek keadilan ini akan sulit diwujudkan. Ini terutama untuk konteks percepatan transisi energi,” ucapnya.
Ashov pun menekankan, keadilan dalam percepatan transisi energi ini harus mengedepankan…
Foto: Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid di Pantai Baru, Bantul, Jogjakarta pada 15 Oktober 2022. (Kasan Kurdi/Trend Asia)