Tempo-Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta memprioritaskan pembahasan dekarbonisasi industri nikel, pemenuhan HAM, dan pemensiunan PLTU batubara. Agenda itu menyikapi rencana pertemuan Jokowi dengan Presiden AS, Joe Biden pada 13 November 2023.
Organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Trend Asia dan Climate Rights Internasional meminta agar Jokowi memanfaatkan pertemuan itu untuk mengatasi masalah perubahan iklim di Indonesia.
….
Baca juga: Kala Senator Amerika Serikat Kritik Nikel dari Indonesia
Sementara itu, Manajer Riset di Trend Asia, Zakki Amali, mengatakan dalam melakukan transisi energi, penting untuk menghormati hak-hak masyarakat setempat dan setiap pendanaan internasional yang di dalamnya harus mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan untuk proyek energi terbarukan.
“Rencana untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia harus memperhitungkan semua sumber emisi di sektor energi, termasuk PLTU captive. Dekarbonisasi harus mencakup penghormatan terhadap hak-hak masyarakat setempat dan tidak mengikat Indonesia dalam utang puluhan tahun,” kata Zakki.
Foto: Sekretariat Kabinet RI